Assalamu'alaikum Wr. Wb. Insya Allah Artikel lama tazkiaonline.com dalam proses persiapan untuk di-Upload kembali, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalam Redaksi@tazkiaonline.com

agusharyadi

BOGOR – Pasar Modal Syariah jauh lebih baik ketimbang pasar modal modern. Para pemodal syariah mengedepankan aspek ke-Islaman tapi tetap menggandeng kepentingan ekonomi seperti, mempertimbangkan halal haram sebuah produk, menjunjung tinggi moralitas Islam dan semua jenis transaksi keuangan syariah berbasis sektor riil.

Sekitar lebih dari 300 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) yang berasal dari kampus-kampus di seluruh Indonesia hadir di Yogyakarta, tepatnya di ruang auditorium MMTC sleman, Yogyakarta (12/02/08) untuk mendeklarasikan suatu gerakan untuk membangun bangsa. Deklarasi ini bernama DEKLARASI KAMPANYE NASIONAL EKONOMI SYARIAH 2008, Gerakan Membangun Bangsa Dengan Ekonomi Syariah Menuju Indonesia Baru.

Oleh Prof. Dr. Suparman IA, M.Sc dan Ahmad Nizar, SE. Sumber: http://www.bw-indonesia.net/index.php?option=com_ Dua laporan sumber dan penggunaan dana wakaf di bawah ini (gambar 1) merupakan laporan penerimaan dana wakaf yang dikelola oleh nazhir wakaf, katakanlah A dan B. Laporan ini ternyata telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sebut saja XYZ. Laporan itu adalah gambaran dana dari hasil pengelolaan wakaf uang yang sudah siap untuk dibagikan kepada mauquf alaih yang sudah dikurangi biaya-biaya administrasi serta penerimaan yang dapat diambil oleh nazhir (pengelola wakaf) sebesar 10% hasil bersih pengelolaan wakaf (pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Abstrak - Upaya pengintegrasian zakat ke dalam kebijakan fiskal negara adalah dengan melakukan rekonstruksi sejarah terhadap pelaksanaan zakat pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam, zakat merupakan ’pungutan’ wajib yang ditarik dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara pada waktu itu. Dalam perkembangannya, zakat mengalami kestatisan karena terlanjur dibakukan sehingga tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan perekonomian umat. Akibatnya, untuk pembiayaan kebutuhan negara ditariklah pajak dari masyarakat karena bersifat dinamis dan dapat diatur pelembagaannya oleh pemerintah sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang telah disusun pemerintah. Pengembalian zakat ke khittah awalnya ini dapat dilakukan dengan keberanian merumuskan kembali konsep zakat dalam Islam.